Pemprov Sumsel Serius Dukung Upaya Pemerintah Pusat Berantas Narkoba, Terorisme dan Korupsi

Pojok Berita – Pemerintah  terus  bekerja keras dalam memberantas peredaran  narkoba, aksi terorisme  dan praktek korupsi. Upaya konkret yang dilakukan yakni dengan menyatukan tekad bersama melalui dialog publik bertajuk War On Drugs dengan melibatkan 4  Lembaga Negara Non Departeman bertempat di  Gedung Presisi Polda Sumsel, Rabu (1/3).

Ke empat lembaha   negara tersebut masing-masing Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) RI, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI. Kegiatan ini juga dihadiri langsung  Gubernur  Sumsel Herman Deru yang didampingi unsur Forkopimda Sumsel dan  Kabupaten/Kota.

Dalam sambutanya  Gubernur Herman Deru   secara khusus menyambut baik digelarnya dialog publik dengan tajuk  War On Drugs  tersebut yang merupakan salah satu langkah konkret dalam mencegah   peredaran narkoba, aksi tirorisme dan praktik korupsi. Terlebih Sumsel dipercaya menjadi tuan rumah diadakannya dialog publik tersebut.

“Suatu kehormatan bagi masyarakat Sumatera Selatan. kegiatan hari ini  kita akan ulas  satu persatu bersama dengan pimpinan lembaga dan badan penting di Negeri ini,” ucap Gubernur  Herman Deru mengawali sambutannya.

Melalui dialog dan diskusi tersebut, Herman Deru berharap para pimpinan lembaga negera  tersebut   dapat  memberikan  rekomendasi penting  bagi  pemangku kepentingan yang ada di daerah  utamanya dalam memberikan pemahaman  pada masyarakat terkait dengan bahaya  narkoba, terorisme, dan korupsi.

“Kita  berharap ini dapat menghasilkan rekomendasi   kepada kami pemerintah di daerah, yang nantinya akan  menjadi dasar kita dalam melakukan  pembinaan dan sosialisasi pada masyarakat,”  tambahnya.

Terkait dengan  upaya pencegarahan peredaran narkoba di wilayah Sumsel, Herman Deru secara khususnya berharap agar ke empat lembaga negara non departeman   itu dapat memberikan solusi dalam  memberantas narkoba di Sumsel. Mengingat daerah ini    sangat banyak jalur  perairan anak sungai yang  patut diwaspadai karena dimungkinkan akan dimanfaatkan olah   oknum untuk memasok narkoba  ke Sumsel.

“Sumsel bayak sekali anak  sungai yag membuat kita kesulitan dalam menditeksinya narkoba yang masuk apalagi  jenis narkoba sudah banyak bahkan ada yang menyerupai tawas atau lain-lainnya,” imbuhnya.

Lebih jauh  Herman Deru menilai, stabilnya pertumbuhan ekonomi di Sumsel membuat para pengedar narkoba memilih Sumsel sebagai pangsa pasar karena itu pihak BNN diharapkan dapat  bisa memberikan stategi  khusus kepada pimpinanan daerah  dalam menditeksi peredaran narkoba yang menyasar kalangan remaja.

“Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Sumsel  yang kian membaik. Menjadikan besarnya  potensi para pemakai narkoba  bertambah. Karena itu kami rasa   BNN perlu   memberikan tips  diteksi  dini pada anak-anak mulai dari dalam  keluarga. Disamping kita sudah  bentengi mereka dengan kegiatan ibadah  keagamaan,” tandasnya.

Sementara itu Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose, dalam paparan singkatnya menjelaskan BNN telah mengambil langkah khusus dalam menangani penyebaran narkotika di daerah-daerah di Indonesia. Dia juga menyebut  musuh bersama saat ini tidak hannya narkoba saja namun juga aksi terorisme dan korupsi  juga menjadi musuh besar di setiap negara.

“Ketiga permasalahan yang akan kita bahas saat ini merupakan persoalan yang penting dan musuh bagi setiap negara, kami terus melakukan poin khusus yakni pencegahan dan pengobatan dalam upaya pemberantasan,” paparanya.

Fokus utama dari pemberantasan narkotika juga diperhatikan dari jalur edarnya, dimana Petrus meyebut pihaknya selalu mengutamakan dan mengawasi terlebih dahulu pada jalur perairan di Indonesia, dimana jalur perairan selalu menjadi sasaran empuk bagi pengedar narkotika dari berbagai negara.

Pada pertengahan Tahun 2022 lalu  lanjut Petrus,  BNN RI telah menangkap Warga Negara Asing (WNA) yang tengah melalukan perjalanan diperairan Indonesia tepatnya di Zona Ekonomi Ekslusif membawa banyak barang bukti Narkoba.

“Baru-baru kami menagkap jaringan internasional di perairan zona ekonomi eksklusif, jalur laut atau perairan selalu rawan terhadap penyebaran narkotika kami sangat memberikan perhatian khusus pada persoalan ini,” katanya.

Dia juga menyebut dari data 2021 hingga awal 2023 BNN telah mengamankan barang bukti narkoba berupa   5,665 ton sabu, 6,45 ton ganja, 456.475 Pil Ekstasi, 276,6 ton ganja basah, dan 125,9 hektare lahan ganja yang tersebar di Indonesia. Sedangkan berdasarkan data  Sumsel memiliki 714 wilayah yang rawan narkoba,  meski demikian Petrus mengapresiasi pihak penegak hukum TNI/Polri yang telah banyak mengungkap kasus narkotika

“Dengan melaksanakan strategi War On Drugs hari ini diharapkan Indonesia bersih akan narkoba dan para peserta dialog menjadi duta-duta anti narkoba yang bekerja sama dengan kami, saya juga mengapresiasi aparat di Sumsel yang telah banyak berhasil mengungkap kasus narkotika,” tandasya.

Dilain pihak  Ketua KPK RI, Firli Bahuri mengatakan kegiatan dialog dan diskusi tersebut didasari dengan kepentingan dan tujuan  bersama dalam memberantas  yang menjadi musuh negara.

“Kita ada disni mempunyai kepentingan dan tujuan bersama, permasalahan bangsa salah satunya korupsi, tidak ada suatu negara mencapai tujuan jika kita tidak bisa memberantas poin-point besar yang membuat negara gagal salah satunya korupsi,” ujarnya.

Sementara Deputi Bidag I Pencegahan Perlindungan dan Derakalisasi BNPT RI, Mayjen. TNI. Nisan Setiadi dalam paparan singkatnya menegaskan tindak terorisme dan radikal merupakan bukan berasal dari suatu agama.

“Ada banyak ciri-ciri radikalisme dan terorisme salah satunya mereka yang tidak menyukai budaya dan ini saya tegaskan bukan dari suatu agama tidak ada agama yang mengajari tindak kriminal yang kejam,” katanya.

Nisan mengatakan pihaknya memaksimalkan pengawas  terhadap teroe-teror global.

“Mengawasi potensi teror-teros global yang menjadi sasaran empuk para terorisme ini yang kami fokuskan dan kerjasama bilateral dengan beberp negara kai lakukan dan dibantu banyak kementrian lembaga di Indonesia,” jelasnya.

Kepala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI, Drs. Hasto Atmojo Suroyo,  dalam paparannya menegaskan  pihaknya terus melakukan perlindungan terhadap kasus-kasus kriminal di Indonesia terutama Terorisme, Korupsi, Perdagangan Manusia, Narkotika da masih bayak yang lainnya.

“Lembaga kami dibentuk 2008  karena ada tindak pidana yang besar terutama korupsi terjadinya saksi yang tidak berani memberikan kesaksiannya ini kami bina dan memberi perlindungan,” ujarnya.

Turut hadir pula dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Prov. Sumsel, RA. Anita Noeringhati, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel, Sarjono Turin, Hakim Tinggi Palembang, Johan Arifin, dan Seluruh Bupati dan Walikota yang berkesempatan hadir. (Ril)