Pojok Berita – Diskusi, Sumatera Selatan “Subsidi Tepat”, Apakah Sudah Tepat? yang digelar Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) Wilayah Sumatera Selatan (Sumsel), Selasa (14/3) di lantai III Gedung DPRD Sumsel.
Narasumber Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) Wilayah Sumsel sekaligus Wakil Ketua DPRD Sumsel HM Giri Ramanda N Kiemas, Pengamat kebijakan publik sekaligus Dekan Fisip Universitas Sriwijaya (Unsri) Prof Dr Alfitri Msi, Manager Retail Sales Pertamina Partaniaga Wilayah Sumbagsel, Awan Raharjo.
Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) Wilayah Sumsel sekaligus Wakil Ketua DPRD Sumsel HM Giri Ramanda N Kiemas mengatakan, yang harus diwaspadai agar tidak terjadi kecuragan BBM bersubsidi perjalanan kendaraan BBM dari depo ke SPBU. Lalu dari SPBU ke pengguna BBM.
“Jika semuanya digitalisasi jika semuanya dengan tehnologi dan sosialisasi mungkin bisa berhasil tapi kalau kita gagal melakukan sosialisasi, kita gagal melakukan pendataan ini, sistim tidak berjalan yang ada crowded sehingga penimbunan BBM yang terjadi dan ada masalah itu akan terjadi lagi,” katanya.
Walaupun kini telah ada pembatasan pembelian BBM di SPBU menurut politisi PDI Perjuangan ini maka penimbunan BBM masih terjadi.
“Daripada dia narik mendingan dia bolak balik beli bensin sehari Rp630 ribu X 30 hari masih dapat uang Rp18,9 juta, artinya masih ada keuntungan yang di dapat tanpa narik truk, cukup dia bolak balik di SPBU tiap hari , ini harus diperhatikan karena masih ada resiko tapi tidak mungkin lagi dia satu hari 5 SPBU,“ katanya.
Dengan pendataan yang membeli BBM tersebut maka jumlah BBM yang keluar bisa terkendali.
Pengamat kebijakan publik sekaligus Dekan Fisip Universitas Sriwijaya (Unsri) Prof Dr Alfitri Msi mengatakan pengawasan BBM di sektor hilir harus perketat karena banyak pelanggaran-pelanggara yang ternyata banyak dari kultur masyarakat.
“Memang perlu adanya inovasi, tapi inovasi masyarakat lebih smart misalnya merekayasa tanki mobil dan SPBU sudah memberitahu tidak menerima rekayasa tanki,” katanya.
Pembatasan BBM dengan melakukan pewarnaan BBM menurutnya kurang efektif. “Yang perlu di tata adalah penegakan, jadi penimbunan BBM merugikan,” katanya.
Selain itu menurutnya walau bagaimanapun BBM akan habis kedepan dan banyak negara melakukan antisipasi bisa energi alternatif dan bisa penghematan.
Manager Retail Sales Pertamina Partaniaga Wilayah Sumbagsel, Awan Raharjo mengatakan, tanggal 21 Maret ini Sumsel sudah melakukan subsidi tepat untuk solar.
“Bahwa nanti bapak dan ibu yang hendak mengisi solar harus teregistrasi dulu, sejak September kita bukan bot-bot di SPBU, sehingga sudah registrasi bisa mendapatkan volume maksimal bahwa kendaraan roda enam ke atas, angkutan barang atau orang kecuali angkutan tambang dan perkebunan bisa membeli 200 liter solar,” katanya.
Dengan adanya pendataan ini menurutnya pihaknya bisa tahu pembelian BBM berulang tidak bisa lagi karena memang sudah di program maksimal 200 liter untuk kendaraan roda enam ke atas, angkutan barang atau orang kecuali angkutan tambang dan perkebunan. (Adv)
